Jakarta-ORBIT: Sekretaris Fraksi PPP DPR
Arwani Thomafi mengatakan, keharusan sekolah memberikan pendidikan agama
kepada siswa sesuai agama yang dianut murid, merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Jelas sekali kewajiban menyelenggarakan pendidikan pelajaran agama
itu bukan suatu pemaksaan tetapi amanat undang-undang. Sudah betul jika
pemerintah daerah menegur sekolah yang tidak menjalankan amanat
tersebut,” kata Arwani Thomafi, Selasa (29/1).Ia menyatakan, Fraksi PPP sependapat dengan Wali Kota Blitar Samahudi Anwar yang mewajibkan enam sekolah Katolik untuk memberikan pelajaran agama non-Katolik kepada para siswanya yang beragama selain Katolik.
<--selengkapnya-->
Menurut dia, tidak ada unsur pemaksaan dalam kejadian itu, tetapi kewajiban untuk mematuhi perundang-undangan.
Pemerintah daerah, kata dia, berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas.
“Fraksi PPP DPR memberikan perhatian penuh atas hal itu dan mendesak kepada Wali Kota Blitar agar tegas dalam menertibkan sekolah tersebut. Saya kira penerapan UU itu harus implementatif,” tuturnya.
Arwani mengatakan dalam Ayat (1)
Pasal 4 UU Undang-Undang Sisdiknas disebutkan “Pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan”.
Selain itu, dalam Ayat (1) Pasal
12 juga disebutkan “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidik yang seagama”.
“Saya kira persoalannya jelas,
undang-undangnya jelas, jadi tidak perlu dibuat samar-samar lagi
seolah-olah ada pemaksaan. Pemerintah daerah ikut bertanggungjawab atas
terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai dengan
undang-undang yg berlaku,” katanya. Ant
Tidak ada komentar:
Posting Komentar